BOHONG, Fahri Hamzah: Publik Mana, Pak Jokowi? Warga NTT Tak Setuju Novanto Dihukum

Fahri Hamzah: Publik Mana, Pak Jokowi? Warga NTT Tak Setuju Novanto Dihukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait proses sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

Menjelang pembacaan putusan terhadap Novanto, Jokowi ingin MKD melihat fakta yang ada serta mendengarkan suara publik. (Baca: Novanto Akan Divonis, Ini Pesan Jokowi kepada MKD)

"Kalau saya dengar suara publik NTT (daerah pemilihan Novanto) kemarin, marah Novanto diganti. Publik mana yang didengar, Pak Jokowi? Kalau publik NTT saya dengar kemarin enggak setuju Pak Nov diganti atau dihukum," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Fahri mengingatkan, sebagai sesama pejabat publik, Presiden seharusnya dapat membatasi diri. Jangan sampai, Presiden justru mengeluarkan pernyataan yang bernada intervensi sehingga mengganggu proses pengambilan keputusan. (Baca: Anggota MKD Gerindra: Kalau Setya Novanto Salah, Tak Mungkin Dihukum Ringan)

"Kalau kita mau lobi-lobi, ya di 'belakang layar' saja. Jangan membuat pernyataan publik yang menekan, yang meminta, dan sebagainya," kata politisi PKS itu.

Ia menambahkan, undang-undang secara tegas telah mengatur batasan fungsi dan wewenang hubungan antara eksekutif dan legislatif. Salah satu tugas dan fungsi DPR ialah pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Fahri menganggap, dengan adanya pernyataan Presiden tersebut, fungsi yang ada justru seakan dibalik. Ia merasa, DPR justru kini diawasi oleh pemerintah. (Baca: Junimart: Sesuai Aturan, Novanto Tak Bisa Diberi Sanksi Ringan jika Bersalah)

"Ini adalah puncak dari hubungan kenegaraan dari dua kelembagaan yang sangat kasar dan terlalu vulgar. Kita sudah menjaga ini dengan baik, tetapi rupanya publik-publik figur di pihak eksekutif ini sudah terlalu vulgar. Mudah-mudahan ini disadari. Sebab, kalau tidak, politik kita bisa runyam," kata dia.

MKD hari ini akan memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR terkait pencatutan nama Presiden-Wapres. Proses pengambilan keputusan itu akan dilakukan secara tertutup.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/12/16/11254241/Fahri.Hamzah.Publik.Mana.Pak.Jokowi.Warga.NTT.Tak.Setuju.Novanto.Dihukum


Beritateratas.com - Presiden Joko Widodo meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memperhatikan fakta-fakta sidang kasus Ketua DPR Setya Novanto dan mendengarkan suara publik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun mempertanyakan suara publik yang dimaksud Jokowi.

"Susah ya, kalau dengar suara publik NTT, mereka marah kalau Novanto diganti. Publik mana yang didengar," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Fahri justru meminta pihak-pihak di eksekutif  tidak ikut campur hal-hal yang berlangsung di DPR. Dia ingin hubungan eksekutif dan legislatif seharusnya berjalan dengan baik.

Padahal diberbagai media telah diekspose tentang aspirasi warga NTT, baca di sini:

Cabut Mandat Politik, Warga NTT Desak Pecat Setya Novanto sumber Tribunews

Kecewa, Warga NTT Datangi KPK Desat Usut Kasus Setya Novanto sumber JPPN

Lapor ke KPK, dan MKD Masyarakat NTT Desak Setya Novanto Mundur sumber Radar


Dan masih sekian banyak media yang mengexpose kekecewaan warga NTT Tapi Fahri Hamzah justru mengklaim warga NTT tidak ingin setya Novanto diganti.

Sebenarnya Fahri Hamzah Nonton di media mana?

Bagaimana Menurut anda?


sumber : http://www.beritateratas.com/2015/12/sebut-ntt-dukung-setya-novanto-fahri.html