apakah ini hoax ?

Ary Kusdiarto, seorang Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan (TKSK), di Malang, Jawa Timur -- MTVN/Aditya Mahatva Yodha Metrotvnews.com, Malang: Masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), khususnya masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah. Hal ini membuat banyak data pemilik KIS-PBI terhapus dari daftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Selama ini banyak warga menunggu sakit parah, baru mau periksa kesehatan. Saat itu, KIS-nya tidak dapat digunakan karena tidak aktif," kata Ary Kusdiarto, seorang Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan (TKSK), di Malang, Jawa Timur, Kamis 24 Agustus 2017. Ary menjelaskan, KIS seharusnya segera dipakai setelah penerima mendapatkannya pertama kali. Ini perlu dilakukan guna memeriksa dan mengecek keaktifan KIS. "Bahkan, ada yang sampai satu tahun tidak digunakan. Akibatnya fatal jika tidak pernah dipakai selama itu, karena keanggotaan warga akan terhapus pada database yang a

Ilustrasi dana daerah, Ant Metrotvnews.com, Sidoarjo: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memberikan bantuan berupa mobil desa ke ratusan kepala desa. Namun, kepala desa khawatir dan berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo terkait bantuan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo M Sunarto mengaku mendapat keluhan dari para kades terkait mobil operasional desa (MOD). Pertemuan berlangsung di Kantor Kejari Sidoarjo, Rabu 9 Agustus 2017. "Kami sudah mendengar keluhan mereka," kata Sunarto. Sunarto mengatakan Kejari masih mempelajari petunjuk pelaksanaan dan teknis terkait pemberian mobil operasional. Kejari bersedia memberikan pendapat hukum atau legal opinion terkait bantuan. Sunarto mengaku belum tahu soal tujuan penggunaan mobil. Namun ia mengaku akan mempelajari pemberian bantuan agar kepala desa merasa aman menggunakannya. Ia pun mengingatkan kades untuk membuat surat pengajuan pendapat hukum ke Kejari Sidoarjo. Sehingga Kejari dapat menjawa

Penyuluhan terkait pengawalan dan pengamanan pengelolaan keuangan desa di Kejari Sidoarjo -- MTVN/Syaikhul Hadi Metrotvnews.com, Sidoarjo: Puluhan kepala desa se-Sidoarjo mendatangi Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mengikuti penyuluhan terkait pengawalan dan pengamanan pengelolaan keuangan desa. Penyuluhan sengaja digelar Kejari Sidoarjo untuk menjawab kegalauan para kepala desa terkait penggunaan dana desa yang jumlahnya semakin besar. "Dananya banyak, pengelolaanya pun juga sudah banyak yang mengawasi," kata Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Sidoarjo Heru Sulthon di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2017. Pemerintah desa di Sidoarjo pun memiliki latar belakang berbeda. Sehingga, dibutuhkan pembinaan yang masif, baik dari pemerintah kabupaten itu sendiri, biro hukum, maupun aparat penegak hukum. "Harapannya, para kades bisa bekerja secara maksimal. Tak perlu lagi takut membelanjakan, membangun, maupun mengelola keuangan desa yang ada,&qu

Metrotvnews.com, Surabaya: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur belum menyiapkan bantuan hukum terhadap M. Kabil Mubarok, tersangka kasus dugaan suap DPRD Jatim. PKB masih menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status hukum Kabil. "Kami akan memastikan dahulu status hukumnya, baru kemudian kami membahas langkah tindak lanjutnya seperti apa," kata Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar di Surabaya, Sabtu 29 Juli 2017. Halim mengaku, belum mengetahui jika KPK telah menetapkan kadernya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di DPRD Jatim. Ia baru mengetahui dari media. Terkait kasus yang membelit Kabil, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. PKB mendukung proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh KPK. "Negara kita menganut asas hukum. Sehinga, sebagai warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku," kata kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu. Penyidik KPK telah menerbitkan

Peresmian Rumah Sehat Rehabilitasi Orbit di Perumahan Margorejo Indah, Kota Surabaya, MTVN - Rosyid Metrotvnews.com, Surabaya: Tren jumlah pecandu narkotika di Surabaya, Jawa Timur, mengkhawatirkan. Rata-rata, pecandu masih berusia produktif mulai 14 hingga 20 tahun. Hal itu disampaikan Yayasan Orbit Surabaya yang memiliki fokus rehabilitasi pecandu narkoba di Kota Surabaya. Tren pecandu narkoba di Surabaya meningkat dan rata-rata adalah anak-anak. "Untuk usia produktif secara pasti jumlahnya berapa belum kami pastikan. Namun, rata-rata para pecandu itu dari beberapa kasus yang kami tangani memang usianya masih produktif," kata Munif Mujianto, Koordinator Rehabilitasi Yayasan Orbit Surabaya, di sela-sela peresmian Rumah Sehat Rehabilitasi Orbit di Perumahan Margorejo Indah, Kota Surabaya, Jumat 21 Juli 2017. Dijelaskan Munif, di tahun 2016 pihaknya menangani sebayak 500 pasien pecandu narkoba yang direhabilitasi. Sementara hingga Juli 2017 Yayasan Orbit telah men

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa --MTVN/Rofahan-- Metrotvnews.com, Surabaya: Partai NasDem lebih memilih Khofifah Indar Pawaransa jika dibandingkan Saifullah Yusuf maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Kendati Wakil Gubernur Jawa Timur itu memiliki elektabilitas sangat tinggi. "Ketua Umum NasDem Surya Paloh lebih memilih mendukung Khofifah Indar Parawansa dalam pertarungan pemilihan Gubernur Jawa Timur," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW NasDem, Muzammil Syafii, di Surabaya, Minggu 16 Juli 2017. Salah satu pertimbangannya, Khofifah dianggap bisa meneruskan beberapa program Gubernur Jatim Soekarwo. Hal itu terlihat dari kepemimpinan Khofifah di Kementerian Sosial yang mencerminkan figur yang visioner dan inovatif. DPW Partai NasDem Jawa Timur tidak membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilgub Jatim 2018. Pasalnya, hingga saat ini hanya ada dua nama kandidat calon gubernur (cagub) yang santer di publik, yakni Saifullah Yusuf alias

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf -- MTVN/Amaluddin Metrotvnews.com, Surabaya: Polisi diminta mengusut tuntas kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan Rusunawa Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur. Pengusutan secara tuntas sangat penting, karena saat ini Jatim dalam kondisi darurat limbah B3. "Harus dicari siapa pemilik limbah tersebut dan pabriknya dimana, harus diusut tuntas. Kenapa mereka membuang limbah sembarangan di sungai," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Surabaya, Sabtu 15 Juli 2017. Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, hingga kini belum semua industri di Jatim melaporkan limbah yang diproduksinya ke Pemprov Jatim, melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH). "Hanya sebagian kecil saja yang lapor secara reguler," ujarnya. Berdasarkan data yang diterima Gus Ipul, saat ini volume limbah industri B3 di Jatim yang diolah baru sekitar 170 juta ton. Dari jumlah itu, 130 juta ton berasal dari kompleks

Markas HTI Sumenep – MTTVN/ Rahmatullah Metrotvnews.com, Sumenep: Ketua DPD HTI Sumenep, Mohammad Rusli, menegaskan organisasinya bukan aliran radikal. Siapa pun yang menuding HTI radikal wajib membuktikannya.   “Jika radikal diartikan sebagai kekerasan, boleh ditunjukkan di mana HTI pernah melakukan kekerasan,” kata Rusli, Kamis 13 Juli 2017.   HTI hanya menunjukkan ketegasan dalam bentuk pikiran. Rusli menyebut ketegasan itu bukan bentuk radikal. Dia mencontohkan soal riba. Katanya, HTI tegas menganggap riba itu haram. Tapi di sisi lain ternyata pemerintah memberikan keleluasaan pada lembaga keuangan menerapkan sistem berunsur riba tersebut.   “Apakah ketegasan itu dikatakan bentuk radikal? Kan bukan begitu. Karena sudah jelas dalam Islam bahwa riba itu haram,” jelasnya.   Dia mengaku heran mengapa pemerintah mempersoalan keberadaan HTI, padahal HTI hanya berkutat di bidang dakwah. Tapi yang jelas nyata merusak kehidupan, seperti wanita membuka aurat, tidak dipermasalahkan.

Razia kembang api di Kecamatan Ganding, Sumenep, Jawa Timur -- MTVN/Rahmatullah Metrotvnews.com, Sumenep: Polsek Ganding, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendapatkan informasi adanya kembang api berbahan Alquran. Guna menindaklanjuti informasi itu, polisi merazia pedagang kembang api di Sumenep. "Ini sudah hari kelima melakukan razia, tapi belum menemukan ada kembang api berbahan Alquran," kata Kanit Reskrim Polsek Ganding Bripka Yoyon saat razia di pertokoan Pasar Ganding, Desa Ketawang Larangan, Ganding, Sumenep, Rabu 31 Mei 2017. Meski begitu, razia akan terus dilakukan. Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan peredaran kembang api yang diyakini akan meresahkan masyarakat. Yoyon menuturkan, razia juga bertujuan mengantipasi peredaran mercon yang tidak berizin. Sebab, barang tersebut akan mengundang bahaya. Menurut Yoyon, razia tidak hanya dilakukan di pertokoan, tapi juga ke pelosok-pelosok. Ia menyebut, peredaran mercon ilegal berpotensi terjadi di pelosok

Ilustrasi kebakaran. (ANT) Metrotvnews.com, Ponorogo: Api telah menghanguskan pasar besar Songgolangit, Ponorogo, Jawa Timur. Percikan api mulai terlihat sekitar pukul 20.00 WIB, Minggu, 14 Mei 2017.   Dua unit pemadam kebakaran (PMK), satu berukuran sedang dan satu berukuran kecil datang sekitar 15 menit kemudian. Petugas langsung berusaha menjinakan titik-titik api, namun gagal.   PMK Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kewalahan mengatasi kebakaran yang melanda pasar besar Songgolangit.  "PMK Ponorogo armadanya sangat terbatas dan tua. Sekarang ini nampak sekali bahwa PMK kami kewalahan menghadapai kebakaran pasar Songgolangit yang sedang terjadi ini," kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni seperti yang dilansir dari Antara, Senin, 15 Mei 2017. Ia mengakui armada PMK Ponorogo tidak relevan untuk menangani kasus kebakaran besar seperti yang melanda pasar Songgolangit saat ini. Selain jumlahnya yang kurang, kemampuan mesin penyemprot air pada masing-masing unit PMK su