JENEWA, (PR).- Desakan Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lainnya agar stasiun TV dan kantor berita global asal Qatar Al Jazeera ditutup, mendapat kecaman dari PBB. Seperti dilapotkan AFP dan Yahoo News, otoritas PBB urusan HAM (UNHRC) di markasnya, Jenewa, Jumat 30 Juni 2017, mengecam tuntutan Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk yang meminta kantor berita itu ditutup selamanya. "Ini adalah serangan yang tak bisa diterima sama sekali terhadap kebebasan berpendapat," ujar Direktur PBB urusan HAM, Zeid Ra'ad Al Hussein di Jenewa, Jumat 30 Juni 2017.
Masih kata Hussein, tuntutan Saudi agar Al Jazeera ditutup sangat tak masuk akal dan sangat mengada-ada.
"Keberkukuhan Saudi dan negara Arab lainnya yang menuntut Al Jazeera ditutup, sangat keterlaluan dan tak masuk akal," ujar Hussein di Jenewa.
Direktur UNHRC menambahkan bahwa pihaknya sangat khawatir dengan desakan Arab yang ingin semua jaringan Al Jazeera ditutup. "Apakah Anda penonton Al Jazeera atau bukan, apakah Anda suka Al Jazerra atau sebaliknya, apakah Anda setuju atau tidak dengan pandangan editorialnya, saluran Al Jazeera edisi Arab dan Inggris adalah media yang sah dan punya jutaan pemirsa," ujar Hussein.
Hussein pun meminta Saudi dan rekan-rekan Arabnya untuk bersikap tenang dan tak emosional terhadap Qatar.
13 tuntutanDilansir AFP, penutupan Al Jazeera merupakan salah satu dari 13 tuntutan Saudi dan kawan-kawan tehadap Qatar yang harus dipenuhi sebelum tenggat 4 Juli 2017. Tenggat diperpanjang dari 3 Julimenjadi 4 Juli. Empat negara Arab, Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir, mengultimatum Qatar dengan 13 tuntutan yang harus dipenuhi sebelum 4 Juli 2017. Jika 13 tuntutan mereka tak dipenuhi, keempat negara mengancam akan mengeluarkan Qatar dari organisasi Dewan Kerja Sama Teluk.
Keempat negara tersebut sejak awal Juni lalu memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan alasan Doha "mendukung terorisme".
Kantor berita dan stasiun TV Al Jazeera sendiri sudah ditutup di Saudi dan negara Arab lainnya yang memblokade Qatar sejak awal Juni lalu. Namun kantor berita itu masih tetap beroperasi di negara asalnya, Qatar. Sampai saat ini Al Jazeera masih bisa diakses, kecuali di Saudi dan negara-negara Teluk lainnya yang tak menyukai Qatar. Pemerintah Saudi menuding Al Jazeera mendukung kelompok teroris dan kelompok Houthi di Yaman yang saat ini sedang dibombardir jet tempur Riyadh. Di Yaman, Saudi mendukung pasukan pemerintah dan berusaha membasmi kelompok Houthi yang berhasil menguasai sejumlah kawasan di salah satu negara terkorup di dunia tersebut.
Sementara itu, kendati kemarin Saudi mengatakan, tak ada lagi negosiasi terkait 13 tuntutan yang harus dipenuhi Qatar sebelum 4 Juli, sejumlah negara seperti Turki dan sekutunnya terus berusaha mendamaikan perseteruan di Teluk tersebut. Menhan Qatar Khalid bin Mohammed al-Attiyah dijadwalkan akan bertemu dengan Menhan Turki Fikri Isik di Ankara pada Sabtu pagi untuk membahas kriris terbaru di Doha.
Pernyataan kerasPada Kamis lalu, Menlu Arab Saudi Adel Jubeir melontarkan pernyataan keras terkait dengan mendekatnya tenggat waktu yang harus dipenuhi Doha untuk memenuhi 13 permintaan empat negara Arab. "Kami sudah tegaskan poin-poin yang harus dipenuhi Qatar. Jadi tak ada lagi ruang untuk negosiasi. Kami akan bertindak. Terserah Qatar apakah mereka akan mengubah sikap atau tidak. Jika tidak, Qatar akan tetap terisolasi," ujar Menteri Saudi tersebut.
Seperti diketahui, sejak awal Juni lalu Saudi dan beberapa negara Arab lainnya semakin meningkatkan sanksi terhadap Qatar. Selain meminta kantor berita itu ditutup, Saudi dan rekan-rekannya telah memblokade semua kapal Qatar dari wilayah Saudi dan sekutunya. Pemerintah negara-negara Arab juga memberlakukan sanksi terhadap 12 organisasi serta 59 individu yang terkait Qatar di sejumlah negara Arab. Saudi mengatakan, sanksi diberikan kepada perusahaan dan perorangan karena mereka punya hubungan dengan pemerintah Qatar. Saudi mnegatakan ke-12 organisasi dan 59 individu tersebut sudah dimasukkan dalam daftar teroris.***
Comments
Post a Comment