Belanja 2018 Kurangi Kemiskinan

MI/ARYA MANGGALA

PEMERINTAHAN Joko Widodo dan Jusuf Kalla fokus pada pemerataan ekonomi berkeadilan melalui pengurangan kemiskin­an. Hal itu bertujuan menciptakan keadilan dan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Rancangan Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 salah satunya akan diarahkan pada perbaikan indeks pembangunan manusia melalui berbagai kebijakan, yakni menggenjot efektivitas program perlindung­an sosial dan penajaman belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, pada 2018 akan ada perluasan cakupan intervensi bansos melalui ­Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kelompok masyarakat sosial ekonomi terbawah dari semula 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat.

“Program-program jaminan sosial prioritas pemerintah diharapkan dapat mencakup 40% masyarakat ekonomi terbawah karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada golongan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa gap cukup tinggi dengan 20% ke atas. Tetapi sejauh ini baru 15,6% yang terkover,” papar Harry dalam diskusi bertema Pemerataan peningkatan SDM Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

Turut hadir pada diskusi itu Staf Ahli Bidang Hukum ­Kemenkes Balian dan Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi.

Lebih lanjut, Harry menyampaikan indikator masyarakat miskin salah satunya diukur dari pendapatan, yakni Rp374.000 per kapita per bulan, sementara indeks bantuan sosial yang diberikan pemerintah hanya Rp147.000 per kapita per bulan.

Jadi, masih terdapat ketimpangan pendapatan sebab indeks bansos dari pemerintah tidak cukup terbiayai oleh APBN. Oleh karena itu, pemerintah mencari cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan menginteg­rasikan berbagai program bantuan, termasuk bantuan pangan melalui subsidi beras keluarga sejahtera (rastra), pendidikan dengan kartu Indonesia pintar, dan kesehatan dengan kartu Indonesia sehat (KIS) serta ­program keluarga sejahtera, PKH.

“Pemanfaatan PKH cukup signifikan memengaruhi akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan,” imbuh dia.

Berdasarkan evaluasi ­program PKH pada 2016, tambahnya, terlihat ada peningkatan produktivitas yang dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat rata-rata 15% dan konsumsi makanan bergizi meningkat sekitar 15%.

Agar bansos tepat sasaran, pada 2017 pemerintah menya-lurkannya secara nontunai.

Ditambah
Pemerintah juga memutuskan untuk menambah cakupan penerima manfaat bantuan sosial untuk RAPBN 2018 dan jumlah peserta JKN-KIS untuk penduduk termiskin yang dibayarkan iuran oleh pemerintah. Namun, jumlahnya tidak signifikan.

Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkes Balian menyampaikan jumlah peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran (PBI) pada 2018 bertambah menjadi 92,4 juta dari 92,2 juta orang (2017). Anggaran yang dipatok pada 2018 sebesar Rp25,5 triliun.

Untuk bidang pendidikan, tambah Didik, pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar untuk penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru. sebagaimana tertuang dalam rancangan keuangan 2018. (H-1)

indriyani@mediaindonesia.com