Bertanggung Jawab dalam Berkomunikasi

Foto : ISTIMEWA

Ada dua peribahasa “Mulutmu, harimaumu” dan “Penamu adalah senjatamu.” Artinya, kita harus mempertanggungjawabkan ucapan dan tulisan. Salah ucap, ataupun salah menulis, kemungkinan ber­dampak buruk, bisa saja dipenjara. Sudah banyak contoh yang sebenarnya bisa menjadi pelajaran. Apabila tidak ha­ti-hati dalam berbicara, apalagi disengaja. Begitu juga su­dah banyak yang terjerat hukum karena seenaknya menu­lis sesuatu di media sosial.

Kita ingin menyinggung soal yang kini ramai diper­bincangkan tentang ribut para elite partai politik dipicu ucapan yang dinilai menyinggung partai lain. Dia juga di­anggap bisa menyulut konflik akar rumput. Kebetulan dua kasus yang dimaksud relatif berdekatan waktunya.

Ucapan Wakil Ketua umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono atas dugaan penghinaan melalui media elek­tronik sebagaimana Pasal 156 KUHP dan pasal 45A UU ITE. Dalam pernyataannya, Arif menyebut kader PDI-P sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini tentu membuat kader PDIP marah dan menuntut Arief mem­pertanggungjawabkan pernyataannya. Meski menyadari kekeliruan dan sudah minta maaf, Arief tetap dilaporkan ke Polda Jatim, Rabu (2/8) lalu.

Pengurus organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jatim melaporkannya ke Mapolda Jatim. Laporan yang sama, Selasa kemarin juga sudah dimasukkan ke Polda Metro Jaya oleh pe­ngurus DPP Rapdem. Par­tai Gerinda sendiri bukan saja sudah mengingat­kan, tetapi akan memberi sanksi pada Arief.

Kemudian, pidato Ke­tua Fraksi Partai Nasdem Victor Bungtilu Laisko­dat di acara deklarasi ca­lon bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 1 Agustus 2017 yang me­nyulut kemarahan elite empat parpol. Victor me­nyebut, Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS mendukung kelompok yang ingin membuat ne­gara ini berbentuk kh­ilafah. Celakanya, kata Victor, partai-partai pen­dukung khilafah ada juga di Nusa Tenggara Timur (NTT). Keempat partai itu dikatakan mendukung eks­tremis tumbuh di NTT.

Sontak, pidato menimbulkan reaksi elite empat partai dan elemen masyarakat. Victor dituntut minta maaf secara terbuka, namun yang bersangkutan tetap bergeming. Ke­empat parpol kemudian melaporkannya.

Kita ingin menggarisbawahi, kini era keterbukaan. Na­mun demikian, keterbukaan yang makin didukung kema­juan teknologi informasi serta dipermudah dengan makin canggihnya perangkat telepon genggam harus disikapi secara bertanggung jawab. Artinya, kita diberi kebebasan sistem politik dan dimudahkan teknologi. Namun, etika dan tanggung jawab harus dipegang. Tanpa itu saling tud­ing, hujat dan klaim paling benar.

Dua kasus elite partai dan menjadi contoh agar semua menjaga ucapan dan tulisan. Apa yang akan diucapkan di depan publik dan tulis untuk dibaca publik harus ber­dasarkan data, fakta, dan menghindari tudingan, apalagi hujatan.

Elite parpol yang notabene kelompok berpendidikan, serta berpengalaman dan memiliki akses informasi luas harus memberi contoh agar bisa diteladai masyarakat. Me­reka juga harus menjadi agen perubahan dan motivasi sa­ling menghormati.

Jika para elite sudah memberi teladan terpuji, mudah-mudahan berdampak positif bagi perkembangan masyara­kat dan demokrasi di tanah air. Jangan sampai publik yang awam dibingungkan pernyataan, protes, serta konflik para elite. Mereka harus menghentikan kontroversi.