JAKARTA, (PR). - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi tak mau ambil pusing tentang pencalonannya di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Hal tersebut dia katakan menanggapi berembusnya kabar kalau rekomendasi yang diturunkan DPP Golkar beberapa waktu lalu belum menjamin dia akan melenggang mulus ke kontestasi Jabar 1.
"Tidak boleh berandai-andai. Kami tidak bahas. Lihat nanti saja," kata Dedi saat ditemui usai menghadiri rapat pembahasan pasangan calon di Kantor DPP Golkar, Senin 4 September 2017.
Lagi pula, kata Dedi Mulyadi, pertemuan kali ini tidak membahas Pilgub Jabar tetapi Pilbup/Pilwalkot. Saat ini dia pun lebih memikirkan konsolidasi dengan masyarakat daripada harus dipusingkan dengan maju sebagai Jabar satu atau dua.
"Fokus pada konsolidasi saja. DPP kan menentukan tapi masyarakat yang memilih. Alhamdulillah walaupun saya orang desa, hanya memimpin kabupaten kecil tapi masih berada di peringkat ketiga survey dan biasanya yang nomor tiga menang di Jawa Barat," ucap dia.
Koalisi dengan partai lain di Jawa Barat pun diakui Dedi Mulyadi terus dibangun. Salah satu yang sudah sangat intensif adalah dengan PDIP. "Tiap pekan kami rapat dan tidak pernah ada perdebatan di situ," ucapnya.
Idrus Marham: Tsunami politikSementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyebut partainya masih harus menjalin komunikasi baik internal maupun eksternal untuk menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 nanti.
Oleh karena itu, Idrus Marham memperkirakan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang diusung Golkar akan terus dibahas pada pekan-pekan ini.
Idrus Marham menyebut nama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi masih menjadi kader utama yang akan diusung Golkar pada kontestasi Pilgub Jabar. Akan tetapi, dia tak memungkiri ada nama-nama lain yang juga masuk survei internal Partai Golkar.
"Survei terus bergerak dinamis tetapi yang tiga besar ini tetap Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil, dan Deddy Mizwar. Artinya Dedi Mulyadi masih kompetitif," kata Idrus dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar.
Menurut dia, kehati-hatian partainya dalam mengusung kandidat di Pilkada serentak 2018 nanti diperlukan agar kandidat yang diusung nanti sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Begitu pun dengan partai koalisi nanti.
"Ini kan masih ada waktu delapan sampai sembilan bulan lagi. Jangan sampai kita calonkan orang, ada tsunami politik lagi nanti," kata dia.
Meski demikian, di Jawa Barat, Golkar telah berkomunikasi intensif dengan PDIP. Perbincangan dengan partai berlambang banteng itu diakuinya sudah menemukan berbagai kesepakatan di antaranya kerja sama di Pilkada Kabupaten/Kota.
"DPD sudah sepakat seperti itu tapi kalau pilkada provinsi masih diserahkan le DPP," ucapnya.
Hingga penetapan final nanti, kata Idrus Marham, Golkar masih memberikan kebebasan bagi semua pihak untuk berwacana dan mengajukan kandidat yang dianggap kompeten. Hal itu merupakan tanggapan Idrus Marham atas pernyataan Nusron Wahid yang menyebut ada beberapa nama di Jawa Barat yang potensial diusung Golkar termasuk salah satunya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
"Ya bebas saja, silakan menyimulasi sampai nanti ada keputusan dari partai. Tadinya kan kami janjikan September 2017 sudah ada pasangan calon tapi kan September itu panjang, ada 30 hari," kata dia.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan proses penjaringan di daerah sudah dilakukan. Oleh karena itu, Senin 4 September 2017, dia menggelar rapat pembahasan pasangan calon.
"Langsung kami putuskan, kan sudah lewat prosesnya, penjaringan di semua daerah, sesuai petunjuk pelaksanaan, ada yang kita lakukan survei. Dari hasil itu kita rapatkan sebentar. Kalau sudah terjadi ya disepakati, langsung ditetapkan," kata Nurdin.
Selain itu, dalam rapat internal akan dibahas juga mengenai koalisi dalam Pilkada 2018. Tetapi mengenai hal ini, Nurdin Halid belum memastikan karena dinamika di lapangan masih sangat cair. "Yang di daerah masih ada kepentingan," kata dia.***
Comments
Post a Comment