Anggota Dewan Pertanyakan Transparansi Alokasi Csr

METROPOLITAN – Masih banyaknya masyarakat di sekitar perusahaan yang belum menikmati corporate social re­sponsibility (CSR) dari perusahaan membuat masyarakat hanya menik­mati dampaknya saja. Sebagian masy­arakat pun mulai bertanya kemana CSR perusahaan yang seharusnya untuk masyarakat. Hal itu seperti yang diung­kapkan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadi Wibawa saat mengi­si sosialisasi Terhadap Pemilih Pemula di Kantor Kecamatan Tajurhalang, be­lum lama ini.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah seharusnya memelototi laporan kegiatan CSR se­jumlah perusahaan di Kabupaten Bogor. Sebab, ada beberapa kecamatan yang masyarakatnya seperti tidak menik­mati CSR itu, seperti di Kecamatan Rumpin, Parungpanjang dan Kecama­tan Gunungsindur.

”Seperti di Kecamatan Rumpin, ma­syarakat hanya menikmati dampaknya saja, seperti dampak dari pengusaha galian, masyarakat hanya menikmati infrastruktur yang rusak akibat aktifitas galian tersebut. Belum lagi dampak kesehatan dari aktivitas galian itu se­peti debu dan tidak aneh masyarakat Rumpin, Parungpanjang dan Gunungs­indur banyak terjangkit ISPA,” katanya.

Tak hanya itu, sambungnya, hal lain yang perlu dipelototi juga tentang nilai CSR yang disalurkan. Pemerintah harus jeli dalam menghitung dan memantau kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. “Kan rumus­nya sudah jelas, 2,5 persen dari laba bersih. Disalurkan ke mana saja, semua juga harus transparan,” ucapnya.

Anehnya, tambah dia, selama ini pe­merintah belum pernah mengumum­kan berapa total CSR dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bogor yang telah disalurkan. Padahal, dengan rumus yang ada dan laporan dari perusahaan, pemerintah bisa dengan gampang men­ghitungnya. ”Seharusnya masyarakat yang terkena dampak dari perusahaan harus diperhatikan, jangan sampai ma­syarakat hanya menikmati dampaknya saja, tanpa mengetahui CSR perusa­haan itu lari kemana, sudah seharusnya Pemkab Bogor bisa mengelola dan CSR itu,” ujarnya. (dyn/b/rez)