apakah ini hoax ?

Fahri Hamzah: Publik Mana, Pak Jokowi? Warga NTT Tak Setuju Novanto Dihukum JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait proses sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto. Menjelang pembacaan putusan terhadap Novanto, Jokowi ingin MKD melihat fakta yang ada serta mendengarkan suara publik. (Baca: Novanto Akan Divonis, Ini Pesan Jokowi kepada MKD) "Kalau saya dengar suara publik NTT (daerah pemilihan Novanto) kemarin, marah Novanto diganti. Publik mana yang didengar, Pak Jokowi? Kalau publik NTT saya dengar kemarin enggak setuju Pak Nov diganti atau dihukum," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015). Fahri mengingatkan, sebagai sesama pejabat publik, Presiden seharusnya dapat membatasi diri. Jangan sampai, Presiden justru mengeluarkan pernyataan yang bernada intervensi sehingga mengganggu proses pengambilan keputusan. (Baca: Anggota MKD G

Merdeka.com - Presiden Jokowi meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menghormati suara rakyat terkait putusan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, merasa agak bingung dengan pernyataan Jokowi tersebut. Fahri mengklaim justru rakyat marah jika Ketua DPR Setya Novanto dilengserkan. "Publik mana yang didengar Pak Jokowi. Kalau publik, saya dengar kemarin enggak setuju Pak Novanto diganti atau dihukum," kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12). Politikus PKS ini geram jika DPR di ranah legislatif kinerjanya dipantau oleh pemerintah di ranah eksekutif. Menurutnya tak layak pemerintah mengawasi DPR. "Sekarang ini adalah DPR yang mengawasi eksekutif, jangan dibalik. Tidak boleh itu eksekutif mengawasi DPR. Dia tidak punya hak itu. Konstitusi berdasarkan UUD 45 anggota DPR itu dipilih dengan mandat mengawasi pemerintah," tuturnya. Menurut Fahri, setiap pejabat di pemerintahan harus tah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Skandal dugaan pencatutan nama pimpinan negara dalam perpanjangan kontrak Freeport, yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid, semakin panas. Skandal tersebut saat ini masih berproses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan Kejaksaan Agung. Hingga kini, MKD belum menerima bukti autentik rekaman suara yang memuat percakapan antara Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Dalam percakapan itu, ada pencatutan nama Jokowi-JK. Politikus senior PAN, Amien Rais mengatakan ada alasan tersendiri mengapa rekaman itu belum diterima MKD. Menurutnya ada dugaan kasus Setya Novanto sengaja dibuat berlarut-larut. Amien mengaku, iamendapatkan informasi bahwa file rekaman autentik itu sebenarnya tidak berada di ponsel Maroef Sjamsoeddin, yang kini dititipkan di Kejaksaan Agung. Menurutnya, sebenarnya Sudirman Said mendapatkan duplikat rekaman dari intelijen BIN, bukan

Beritateratas.com - Politisi Senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sesumbar menyatakan memegang data sejumlah petinggi perwira TNI-Polri yang menerima uang setoran dari PT Freeport dan akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan cengkraman perusahaan Amerika Serikat itu di tanah Papua. "Saya punya datanya. Perwira TNI dan Polri juga menerima apapun namanya dalam jumlah yang lumayan. Tapi saya enggak sebut nama ya," kata Amien, di Komplek Parlemen, Senin (14/12/2015). Menurut Amien, sudah selayaknya pemerintah menghentikan operasi di Indonesia. Dia menambahkan Amerika Serikat selaku negara asal Freeport juga tidak akan bisa berkutik jika Pemerintah Indonesia tegas untuk menghentikam eksplorasi emas di Tanah Papua. Namun, diakui Amien, ada sejumlah pihak yang kebakaran jenggot jika Pemerintah menghentikan operasi Freeport di Indonesia karena sudah menggadaikan nasionalisme mereka. "Freeport ini adalah menghancurkan mental bangsa kita," tandas dia. Sebelumnya,

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi menggandeng negara negara yang berlatar belakang Islam membentuk aliansi militer Islam guna memerangi terorisme. Di aliansi tersebut terdapat 34 negara, baik dari kawasan Teluk, Afrika maupun bagian Asia lainnya. Seperti dikutip RT ke-34 negara tersebut di antaranya,  Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam COmoro, Qatar, Cote d’Ivoire, Kuwait, Lebanon, dan Libya. Kemudian disusul Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria serta Yemen. Namun, di dalam daftar nama tersebut tidak terdapat Indonesia yang merupakan negara mayoritas Islam terbesar. "Negara-negara yang disebutkanya telah memutuskan untuk membentuk aliansi militer yang dipimpin oleh Saudi guna memerangi terorisme. Markas operasi gabungan ini akan berbasis di Riyadh untuk mengkoordinasi serangan,&quo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (Sekjen PPSKI) Rochadi Tawaf menyampaikan anggotanya di Nusa Tenggara Timur (NTT) sedih karena adanya pemaksaan pemerintah menetapkan harga jual sapi. Pemerintah berkepentingan membeli sapi-sapi peternak NTT untuk mengisi kapal ternak Camara Nusantara I dan diboyong ke Jakarta. "Di NTT, peternak ribut karena harga tidak cocok," kata dia yang juga merupakan Pengamat Peternakan dan Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran Jumat (11/12). Peternak di NTT kecewa lantaran harga pembelian dilakukan tidak dengan perhitungan pasar melainkan perhitungan 'paksa'. Idealnya, dia mengatakan saat ini harga sapi hidup Rp 35 ribu per kilogram. Tapi oleh pemerintah, harga tersebut ditekan hingga Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram. "Kalau terus begitu caranya, petani di NTT yang menangis di tengah kegembiraan di Jakarta," ujarnya.  Pembelian sapi untuk dikirim ke

Sore hari ini Rabu, dirumah aku sedang terkantuk kantuk di depan kaca pintar karena ditinggal dirumah lantaran bekas kabogoh ke Pengalengan. Udara lumayan cerah dan temperatur tidak terlampau panas juga tak begitu dingin seperti biasa yaitu sekitar 26 derajat selsius. Kopi tinggal seperlima gelas, belum habis benar memang, masih ada kopi, kata orang optimis. Penganan cuma tinggal sepotong kerupuk dan oreo punya cucu 3 tahun sang pembangkang yang suka berantem rebutan al jazeera versus Cbeebies, teroris kecil (oops ini kata sensitip, pemerintah melasiah paling anti mendengar ataupun menyebutkan, bahkan jangan sekalipun kau berani berani terlintas dipikiran). Eh, iseng iseng baca detik hari ini jam 17:20, terbeliak mataku baca judul berita di atas. Astaga kok sampe sampe begitunya PKS, sehingga PKS kok mau dibekali keterampilan, entah keterampilan apa untu bekal pileg. Tau taunya pembekalan untuk kaum Pekerja Sek Komersil menjelang penutupan Dolly ditutup. Bukan main ibu Risma ini, sedem

JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk mengambil alih penyelenggaraan umroh sudah final, namun pelaksanaannya tidak serta-merta sekaligus. Hal itu dikatakan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Ahda Barori. Pemerintah tetap akan mengambil alih penyelenggaraan umroh dari pihak swasta, meski ada penolakan dari beberapa penyelenggara haji khusus dan umroh. Ia yakin jika penyelenggaraan umroh diselenggarakan oleh Ditjen PHU akan memberi jaminan jemaah dapat menunaikan ibadahnya di Tanah Suci, Saudi Arabia. Tekad pemerintah untuk mengambil alih penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dari pihak swasta sudah bulat, bukan lagi wacana. Terlebih lagi, dari sisi dukungan dari Kementerian PAN dan RB, struktur untuk eselon dua di Ditjen PHU sudah disetujui. Tinggal diisi personilnya saja. "Jadi, tekad kita sudah bulat," ungkap Ahda lagi. "Nanti, kita punya direktur penyelenggara ibadah umroh," ia menambahka

Hari ini, Rabu 9 Desember 2015, digelar Pilkada serentak di 204 daerah. Terdiri dari tujuh provinsi dan 197 kabupaten/kota. Hingga berita ini dimuat, sedikitnya 50 daerah dimenangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berikut ini daftar daerahnya sebagaimana diterima Bersamadakwah dari Sumber-Sumber PKS di sejumlah provinsi: 1. Pilkada Provinsi Sumatera Barat – PKS menang 2. Pilkada Kota Depok – PKS menang 3. Pilkada Kota Tangerang Selatan – PKS menang 4. Pilkada Cianjur – PKS menang 5. Pilkada Kab Malang – PKS menang 6. Pilkada Karawang – PKS menang 7. Pilkada Sambas – PKS menang 8. Pilkada Kabupaten Bantul – PKS menang 9. Pilkada Kabupaten Bandung – PKS menang 10. Pilkada Kabupaten Pangandaran – PKS menang 11. Pilkada Kabupaten Selayar – PKS menang 12. Pilkada Kabupaten Bulukumba – PKS menang 13. Pilkada Kabupaten Pangkep – PKS menang 14. Pilkada Kabupaten Barru – PKS menang 15. Pilkada Kabupaten Soppeng – PKS menang 16. Pilkada Kabupaten Luwu timur – PKS menang 17. Pilkada Kabupa

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto terus melawan terkait tudingan meminta saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Novanto juga akan melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, hingga stasiun berita Metro TV. "Paling lambat Senin sudah kami laporkan," kata kuasa hukum Setya Novanto, Razman Nasution, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2015). Razman mengaku, Novanto melaporkan Jaksa Agung karena sudah mengintervensi kerja Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mengusut kasus Novanto. Sebab, meski proses di MKD belum selesai, Kejaksaan Agung sudah ikut mengusut kasus ini. "Harusnya setelah selesai proses di MKD, baru kejaksaan bisa masuk," kata Razman. Setya, menurut Razman, juga akan melaporkan Jaksa Agung karena namanya disebut-sebut dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial di Sum

Lingkarannews.com- Kemarin lalu, Kita dipertontonkan betapa marahnya presiden kita atas terjadinya pencatutan namanya untuk meminta saham Freeport, namun kemarahan yang telat itu, seolah menjadi basi dan dingin ketika kita mendengar pernyataan Wakil Presiden Jusuf kalla yang mengatakan bahwa Freeport akan tetap diberikan tempat ditanah Papua dengan mengatasnamakan Investasi Marahnya Presiden terkait pencatutan namanya, seolah tak berbanding dengan dikeruknya sumber daya alam berupa emas oleh Freeport di Papua Mengapa Presiden tidak marah akan hal tersebut? marah karena Freeport sudah terlalu lama mengeruk SDA di negeri ini Sementara issu Nasionalisasi tak ubah menjadi issu pepesan kosong belaka, yang berakhir cukup dimeja pencitraan para pemimpin negeri ini.

Jakarta, GATRAnews – Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subiakto menolak anggapan bahwa PT Freeport hanya memberikan 1% saja dari keuntungannya bagi rakyat Indonesia. “Freeport telah bersama Indonesia selama 30 tahun. Satu persen dana yang dikucurkan itu hanya untuk dana CSR saja belum untuk yang lain,” jelasnya di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin, (15/7). Menurutnya masih banyak lagi dana-dana lain yang diberikan kepada pihak Indonesia. Misalnya sumbangan langsung kepada rakyat setempat yang tidak banyak diketahui oleh banyak pihak. “Sumbangan langsung kepada rakyat setempat, bayar royalty pajak, mereka berinvestasi besar untuk Indonesia,”tambahnya. “Kita seharusnya berpikir rasional untuk kepentingan nasional Indonesia bahwa kita meneruskan Freeport untuk kepentingan suku-suku disekitar lingkunganya,”pungkasnya. (*/WN) Sumber: gatra.com - See more at: http://partaigerindra.or.id/2013/07/15/prabowo-freeport-investasi-besar-untuk-indonesia.html#

AKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding ada oknum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berniat mengkriminalisasi dirinya. Hal ini terkait penyidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh KPK. "Mau kriminalisasi Ahok (Basuki) kali, ada oknumnya," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (8/12/2015). Bahkan, Basuki menyebut nama pimpinan sementara KPK, Taufiequrachman Ruki. Basuki mengaku, Ruki pernah memberinya penghargaan sebagai salah satu mitra antikorupsi. (Baca: Ahok Duga Pembatalan Dirinya pada Acara KPK karena Kasus Sumber Waras) Basuki mempertanyakan sikap KPK yang mendadak membatalkan undangan untuk dirinya sebagai narasumber dalam Hari Anti Korupsi Sedunia di Bandung, Jumat (10/12/2015) mendatang. "Malu dong, Ahok tercatat pernah dikasih Pak Ruki penghargaan tiga mitra antikorupsi di Tugu Proklamasi akhir tahun 2006," kata Basuki. Rencananya, Basuki turut serta dalam Diskusi Forum Dialog Nasiona

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto melalui kuasa hukumnya, Firman Wijaya, melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran hukum pascabergulirnya rekaman PT Freeport Indonesia. "Ke sini (Bareskrim) untuk mengadukan Menteri SS (Sudirman Said)," kata Firman di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu. Dia menyebutkan, Setya akan melaporkan beberapa dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Sudirman. (Baca: Setya Novanto: Rekaman Maroef Melawan Hukum, Ilegal, dan Tak Bisa Jadi Alat Bukti) "Dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran ITE," katanya. Upaya pelaporan ini, kata Firman, untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang selama ini menyerang kliennya. (Baca: Sudirman Said: Saya Tidak Proaktif, Hanya Diundang untuk Beri Keterangan) "Ini sudah menyerang nama baik Setnov (Setya Novanto). Ini harus ditindak serius. Untuk itu, kami ingin meluruskan

Tuhan, mengapa Kau berikan ujian yang sangat berat buat warga Depok. Kami hanya bisa memilih dua pasangan calon walikota : satu dari Go lkar, satunya dari PKS. Tidak ada pilihan lain. Adakah cobaan hidup seberat cobaan yang Kau timpakan pada kami sekarang? Apakah kami sanggup menghadapinya? Entahlah... Warga Jakarta punya Ahok. Mereka gak lagi kebingungan saat Pilkada. Warga Surabaya punya Risma. Warga Bandung punya Ridwan Kamil. Betapa enaknya. Oke, kalau para jagoan itu terlalu berat buat diwujudkan di Depok. Paling minimal, yang enak dilihatlah. Kayak Tanggerang Selatan, tuh. Kami iri bukan karena mereka punya pemimpin hebat. Tapi mereka punya tiga pilihan. Dari ketiganya, cantik-cantik semua. Gak bikin mata katarak. Ada Airin Diani yang kinyis-kinyis. Ada dokter Elvier yang manis. Atau Li Claudia yang anggun. Saat kampanye, dan para kandidat memajang baliho besar-besar di pinggir jalan, ada rasa sejuk di mata. Sedangkan kami, Tuhan. Ohhh, nasib. Sem